Pemilihan Ketua Osis Periode 2011-2012

PEMILIHAN KETUA OSIS PERIODE 2011-2012

Setelah diadakan Latihan Dasar Kepemimpinan, pada tanggal 12 Oktober 2011 siswa-siswi SMKN 1 Karimunjawa mengadakan pemilihan Ketua Osis untuk periode 2011-2012. Dari empat calon Ketua OSIS yang ada, terpilihlah Agus Karyanto, dari kelas XI Jurusan Agribisnis Perikanan Laut sebagai Ketua Osis SMKN 1 Karimunjawa Periode 2011-2012, selamat. Semoga bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Berikut beberapa dokumentasinya.

Perdebatan yang Tak Berujung

SEJAK diselenggarakan pertama kalinya pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Ujian Akhir Nasional (UAN), telah menjadi perdebatan yang tak kunjung usai oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

Tak terhitung pula banyaknya argumen yang disampaikan oleh pendukung maupun penolak UAN-yang belakangan berubah nama menjadi Ujian Nasional (UN).

UN dan Mutu Pendidikan

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan para penggugat disambut meriah dengan berbagai demo penolakan ujian nasional (UN) oleh masyarakat. Penolakan UN mendapatkan legitimasi hukum dengan putusan kasasi tersebut.
Sejak awal UN memang sudah mengundang penolakan berbagai pihak terutama para guru. Menurutnya, UN harus di kesampingkan sebagai syarat kelulusan seperti dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 72 Ayat (1) poin 4.
Namun pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa tahun ini ujian sekolah tetap dilakukan. Menurut mendiknas, Ujian Nasional bukan satu-satunya syarat kelulusan siswa.

Workshop Kewirausahaan di SMK

Jakarta, – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh membuka Workshop Pendidikan Kewirausahaan di SMK,…Gedung A lt.3 Depdiknas, Jakarta, Senin (30/11/2009) sore.Dalam sambutannya, Mendiknas mengatakan, “syarat untuk menjadi seorang entrepreneur haruslah tahan banting menghadapi berbagai macam persoalan. Agar bisa tahan banting maka seseorang harus dapat memenej diri dengan potensi kemampuan psikologis yang dimilikinya. “Kalau syarat ini saja tidak dipenuhi tidak akan bisa jadi entrepreneur, syarat yang paling pokok tahan banting. Kalau belum dibanting saja sudah pecah tidak usah jadi entrepreneur, ” katanya.

Guru Non-PNS Perlu Perhatian

JAKARTA – Meski penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2009 mengenai tambahan penghasilan bagi guru PNS Rp 250.000 per bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak melupakan guru non-PNS.

”Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru.

Sertifikasi Guru Mesti Dibenahi

TIGA tahun sudah program sertifikasi guru dijalankan. Profesionalitas sekaligus kesejahteraan para ”pahlawan tanpa tanda jasa” diharapkan terdongkrak dengan program itu. Namun alih-alih menjawab dua persoalan mendasar keguruan, sertifikasi justru memicu persoalan baru. Berikut perbincangan dengan Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang
menjadi penyelenggara program itu.

Sikap Guru Berimplikasi Luar Biasa

JAKARTA-Menteri Pendidikan Nasional Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA menilai, sikap dan perilaku guru mempunyai implikasi yang luar biasa terhadap
anak didik. Untuk itu, dia mengingatkan agar para guru terus meningkatkan kualitas.

“Guru mempunyai peran vital dalam pendidikan sebagai sebagai sumber keteladanan. Jadi, tidak ada ceritanya sekolah tanpa guru,” katanya usai menjadi pembina upacara pada
Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2009 dan HUT Ke-64 PGRI di Kantor Depdiknas, Jakarta, Rabu kemarin.

2010, Peserta UN SMA/MA Disilang

SEMARANG – Dalam ujian nasional (UN) 2010 SMA/MA,
peserta akan disilang antarsekolah.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo, menyatakan penerapan sistem silang antarsekolah telah diberlakukan bagi pengawas ujian yang berasal dari kalangan guru pada penyelenggaraan sebelumnya.

UN-SNMPTN Integral Memicu Kecurangan

SEMARANG – Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muhdi MH, menilai pengintegrasian ujian nasional (UN) dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tak memperbaiki, justru memperburuk dunia pendidikan. Itu terutama berkait dengan pelaksanaan ujian yang selama ini diwarnai banyak kecurangan.

”Besar kemungkinan penggabungan itu memicu lebih banyak kecurangan,” kata dia.